Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan

pks1

1. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara absolut diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Mengacu pada konsep garis kemiskinan tersebut, pada Gambar 1. di bawah ini disajikan trend jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 1993 – 2010. Jika diperhatikan dengan seksama, jumlah penduduk miskin pada tahun 1993 – 1999 mengalami kenaikan, pada tahun 1999 – 2006 berfluktuasi dan cenderung tidak mengalami perubahan. Jumlah penduduk miskin menurun mulai tahun 2007 dan pada tahun 2008 – 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan dilihat dari persentase penduduk miskin, secara umum persentase penduduk miskin terus menurun, meskipun pada periode 1999 – 2006 penurunan yang terjadi relatif kecil. Penurunan persentase penduduk miskin yang signifikan terjadi pada tahun 2008 – 2010.

Gambar 1. Jumlah (Dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan 1993 -2010

Salah satu target yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015. Secara nasional telah dicanangkan bahwa target pencapaian persentase penduduk miskin pada tahun 2015 adalah 7,5 persen. Pencapaian pengentasan kemiskinan nampaknya masih jauh dari target karena sebagaimana terlihat di atas, saat ini persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, mencapai 14,80 persen pada tahun 2010. Angka ini terpaut jauh dari target nasional pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,5 persen.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

<

Dilihat menurut kabupaten/kota, masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan di mana pada tahun 2010 persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 20,06 persen sedangkan terendah sebesar 9,81 persen. Persentase penduduk miskin yang tinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin (20,06 persen), Musi Rawas (19,38 persen) dan Lahat (19,03 persen). Sedangkan yang terendah dijumpai di Kota Pagaralam (9,81 persen) dan Kabupaten OKU Timur (9,81 persen). Kota Palembang sebagai ibukota provinsi masih memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi (15,00) bahkan melebihi angka provinsi.

2. Kedalaman Kemiskinan

Indikator lain terkait dengan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan. Secara nasional, tidak ada target terukur pada tahun 2015 untuk indeks kedalaman kemiskinan, namun demikian diharapkan terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang konsisten hingga tahun 2015.

Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 – 2010

Gambar 3. di atas memperlihatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan fluktuatif. Tahun 2004 – 2005 menurun, kemudian meningkat pada tahun 2007 dan 2008. Tahun 2009 kembali menurun dan pada tahun 2010 kembali meningkat. Namun demikian dalam jangka panjang terlihat adanya trend yang menurun. Dalam konteks MDGs tidak ada target kuantitatif pencapaian indeks kedalaman kemiskinan, tetapi posisi Sumatera Selatan dapat dilihat mengalami penurunan dalam periode 2004 – 2010.

Pencapaian indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 4. di bawah ini. Indeks tertinggi dijumpai di Lahat (3,58 persen) dan Musi Rawas (3,40 persen) sedangkan terendah terdapat di Kota Pagaralam (1,11 persen) dam Kabupaten OKU Timur (1,60 persen). Kota Palembang sebagai ibukota provinsi juga memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang relatif besar yaitu 2,67 persen.

Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

3. Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kuadrat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini memberikan bobot lebih tinggi bagi mereka yang jauh berada di bawah garis kemiskinan. Perbaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan bagi mereka yang benar-benar miskin.

Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 – 2010

Indeks keparahan kemiskinan terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2004, indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,09, sedikit meningkat menjadi 1,11 pada tahun 2005, kemudian menurun menjadi 0,92 pada tahun 2006. Selanjutnya meningkat kembali pada tahun 1,14 dan pada tahun 2007 dan 2008 serta menurun menjadi 0,85 dan 0,60 pada tahun 2009 dan 2010. Namun demikian, dalam jangka panjang terlihat kecenderungan menurunnya indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 pengeluaran penduduk yang termiskin cenderung mengalami perbaikan.

Dibandingkan menurut kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. di bawah ini, terlihat bahwa indeks tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat (1,00), Musi Rawas (0,97) dan Kota Lubuklinggau (0,96) sedangkan indeks terendah adalah Kota Pagaralam (0,22), Muara Enim (0,33), OKU Timur (0,36), Banyuasin (0,37) dan Ogan Ilir (0,38).

Gambar 6. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

4. Proporsi Konsumsi Penduduk Termiskin

Ukuran lain pencapaian tujuan pertama MDGs adalah proporsi konsumsi penduduk termiskin yaitu proporsi total konsumsi (dalam rupiah) dari 20 persen penduduk yang mempunyai konsumsi terendah terhadap total seluruh konsumsi penduduk. Angka ini menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk miskin secara relatif dari waktu ke waktu. Semakin tinggi proporsi konsumsi penduduk miskin menunjukkan semakin baik kondisi kesejahteraan penduduk miskin relatif terhadap seluruh penduduk. Secara nasional, pemerintah tidak membuat target terukur untuk tahun 2015 dalam hal pencapaian proporsi konsumsi penduduk termiskin.

Pada tingkat provinsi, trend proporsi konsumsi dapat diperoleh dari data Susenas Panel setiap tahunnya sejak tahun 2007. Data untuk Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Gambar 7. di bawah ini. Terlihat bahwa trend proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama) tidk banyak mengalami perubahan bahkan cenderung menurun pada periode 2007 – 2010. Pada tahun 2007 sebesar 8,54 persen, meningkat menjadi 8,84 persen dan 8,90 persen pada tahun 2008 dan 2009, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 8,32 persen. Sebagai gambaran pada tingkat nasional, perkembangan proporsi konsumsi penduduk termiskin berlangsung sanga lamban dan cenderung tidak bergeser (Bappenas, 2007).

Gambar 7. Proporsi Konsumsi Penduduk Termiskin (Kuantil Pertama) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2010

Pada tingkat kabupaten/kota, angka yang akurat untuk mengukur hal ini hanya dapat diperoleh melalui Susenas 2008 Modul Konsumsi. Angka proporsi konsumsi penduduk termiskin menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 8. di bawah ini. Di Sumatera Selatan, total konsumsi 20 persen penduduk termiskin kurang dari 10 persen (8,49 persen) dari total konsumsi penduduk Sumatera Selatan. Sementara tiga kabupaten/kota terendah adalah Kabupaten Lahat (6,81 persen), Musi Banyuasin (7,49 persen) dan Musi Rawas (7,75 persen). Sedangkan proporsi tertinggi adalah Kota Pagaralam (10,62 persen), OKU Selatan (10,07 persen) dan OKU Timur (9,61 persen).

Gambar 8. Proporsi Konsumsi Penduduk Termiskin (Kuantil Pertama) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008

About these ads

4 thoughts on “Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan

  1. Pak bisakah kemiskinan dilihat per jenis kelamin untuk ogan ilir atau se kota/kab di sumatera selatan, butuh nih

    Reply
    • BPS gak pernah publish angka kemiskinan menurut jenis kelamin. Tapi ada buku karakteristik rumahtangga miskin di bps provinsi. Coba ke perpustakaan bps prov sumsel

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s